Wali Kota Palembang Ratu Dewa Kesal, Rapat Antisipasi Banjir Hanya Dihadiri Staf PPPK
AsSajidin.com PALEMBANG —— Wali Kota Palembang Ratu Dewa menunjukkan kekecewaan saat memimpin rapat koordinasi antisipasi genangan dan banjir menjelang musim hujan. Rapat yang membahas kesiapan penanganan banjir itu diwarnai ketegangan setelah ditemukan adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak dihadiri kepala dinas dan hanya mengutus staf PPPK.
Ratu Dewa secara mendadak mengambil alih rapat yang sedianya dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan langsung kesiapan jajaran pemerintah kota menghadapi musim penghujan yang diperkirakan memasuki puncaknya pada Oktober.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa seusai rapat.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang memfokuskan pembahasan pada pemetaan serta pemeriksaan ulang titik-titik rawan genangan. Ratu Dewa menyebut terdapat 12 titik genangan yang menjadi prioritas di ruas jalan protokol, selain 28 titik lainnya yang juga perlu mendapat perhatian.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” katanya.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa juga mengungkap sejumlah persoalan teknis yang ditemukan di lapangan, mulai dari kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus, hingga penyempitan saluran drainase.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel di sejumlah lokasi yang dinilai krusial. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk penanganan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing.
Selain infrastruktur, persoalan sampah di saluran air turut menjadi perhatian. Ratu Dewa meminta camat dan lurah menggerakkan masyarakat untuk kembali menggalakkan gotong royong.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Ketegangan sempat terjadi ketika Ratu Dewa mempertanyakan kehadiran peserta rapat yang dinilai tidak menguasai data teknis wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kekecewaan tersebut semakin terlihat ketika diketahui sejumlah pejabat dinas tidak hadir secara langsung dan mengutus perwakilan.
Dalam rapat itu, Ratu Dewa meminta peserta yang hadir sebagai perwakilan untuk tidak mengikuti pembahasan apabila tidak memiliki kewenangan maupun penguasaan data yang diperlukan. Salah satu OPD diketahui mengirimkan staf PPPK sebagai pengganti kepala dinas.
Sikap tegas tersebut menunjukkan penekanan Ratu Dewa agar pimpinan OPD terlibat langsung dalam pembahasan penanganan banjir. Menurutnya, persoalan genangan dan banjir berkaitan langsung dengan fasilitas publik serta keselamatan masyarakat sehingga membutuhkan kesiapan dan koordinasi lintas instansi. (Fitria)
