Darurat Militer, KBRI Imbau WNI di Korsel Waspada
AsSajidin.com, Korsel — Saat ini Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menetapkan negaranya dalam keadaan darurat perang.
Untuk itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan (Korsel) mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Korsel untuk waspada.
“KBRI Seoul menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan khususnya ibukota Seoul dan sekitarnya,” tulis KBRI Seoul dikutip dari akun Instagram resminya @indonesianseoul, Rabu (4/12/2024).
WNI diminta untuk tetap tenang dan waspada memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing.
Mereka juga diminta tidak berkerumun di lokasi publik dan menghindari kawasan National Assembly di Yeouido dan Kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya.
“Dimohon untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan,” tulis KBRI Seoul.
KBRI meminta WNI untuk mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi dari aparat keamanan setempat.
WNI juga diminta senantiasa membawa identitas atau tanda pengenal dan memperhatikan serta mematuhi dekrit darurat militer yang diumumkan serta konsekuensi hukum jika melanggar dekrit tersebut.
Apabila WNI menemui permasalahan, dapat menghubungi KBRI Seoul melalui: Hotline PWNI : (+82-10-5394-2546) Telepon: (02 2224 9000) E-mail : seoul.kbri@kemlu.go.id
Pertikaian Parlemen
Mengutip Kompas.com, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis pada Selasa (3/12/2024) malam.
Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita AFP.
Namun, mengutip Kompas.com, pada Rabu dini hari, ia menyatakan bahwa keadaan darurat militer akan dicabut dan pasukan akan ditarik.
“Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer.
Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet,” kata Yoon dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, dikutip dari AFP.
