PALEMBANG, AsSAJIDIN.Com – Akses perempuan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi (KSR) di Provinsi Sumatera Selatan dinilai masih minim. Hal ini terungkap dalam Pesta Perayaan Gerakan Perempuan Akar Rumput di Hotel Amaris, Senin (30/10).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Woman Crisis Center (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi mengatakan, akses minim ini terbukti dari cakupan JKN untuk KSR masih sangat terbatas. Pemiskinan yang dialami perempuan dan rendahnya jumlah perempuan yang duduk pengambilan keputusan, juga mengakibatkan minimnya kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas perempuan.
“Tak hanya itu, ketersediaan data keluarga miskin belum ada yang akurat, sehingga masih banyak program pemerintah yang belum diterima oleh keluarga miskin,”ulas Yeni.
Menyikapi hal ini, pihaknya bersama Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumsel meminta agar pemerintah daerah di Provinsi Sumsel di semua tingkatan untuk bertindak tegas secepatnya. Forum yang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten OKI, Muaraenim, dan Banyuasin ini berharap pemerintah bisa memastikan adanya pembaruan data orang miskin. Dengan begitu, semua orang miskin bisa menjadi peserta PBI JKN dan memberi kemudahan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial.
Forum juga meminta pemerintah memastikan tersedianya alokasi anggaran dana desa untuk pemberdayaan perempuan. Terkait edukasi, diharapkannya ketersediaan fasilitas kejar paket A, B, dan C untuk memastikan para perempian memenuhi syarat untuk duduk dalam pengambilan keputusan (pejabat publik).
Harus juga terpenuhi dan terlindunginya pemenuhan gizi, hak kesehatan seksual, dan reproduksi perempuan, khususnya perempuan pedesaan, miskin kota, dan perempuan muda. “Kami mendorong lahirnya kebijakan terutama terkait pemenuhan gizi dan HKSR perempuan,”tegas dia.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Feri Fahrizal menyebutkan, masalah gizi perempuan berkaitan dengan stanting anak. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan perempuan muda dan calon pengantin sebelum masuk masa kehamilan. Tercatat stanting di Sumsel mencapai angka 37,2%, di Indonesia sendiri masuk di peringkat 47 dari 122 negara. “Jadi intervensi pemerintah dalam mendorong perbaikan ini dari perempuan muda dan calon pengantin, untuk persiapan sebelum masuk periode 1000 HK yang optimal, melalui pendekatan keluarga dan puskesmas”ujar Feri. (*)
Penulis: Yulia Savitri
