NASIONAL

Ilegal dan Cacat Hukum, PJ Gubernur Sumsel Diminta Tolak Penganggaran Yang Diajukan KONI Sumsel

ASSAJIDIN.COM — Puluhan massa dari Gabungan Organisasi Sumsel Koalisi Penggiat Olahraga sumsel (KPOS), Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI ), Jaringan Pembela Bangsa Indonesia ( JPBI) melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (5/1/2024).

Meminta kepada PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Dispora untuk menolak proposal yang diajukan KONI Provinsi Sumsel karena kepengurusan saat ini adalah ilegal.

Koordinator Aksi, M.Sanusi mengatakan, demo ini dilakukan karena kepengurusan KONI yang dipimpin Ketum Gunhar itu tidak sah dan cacat hukum.

“Hari ini kami sampaikan mosi tidak percaya dengan Ketum KONI Sumsel. Karena pemilihan KONI Sumsel tidak sah, stop seluruh dana hibah KONI Sumsel. Stop semuanya karena cacat hukum,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung Sanusi, pihaknya juga meminta PJ Gubernur Sumsel melakukan revisi, perbaikan pengurus KONI.

Lihat Juga :  Diduga OJK Jalankan Agenda Terselubung, Jutaan Pemegang Polis Bumiputera Ancam Demontrasi

“Kami penggiat olahraga tidak mau KONI Sumsel dipolitisasi. Kami mohon untuk merealisasikan tuntutan kami,” katanya.

Tidak Sah dan Cacat Hukum

Sanusi menambahkan, pihaknya akan laporkan ke KONI pusat. Kalau kepemimpinan Gunhar saat ini cacat hukum atau tidak sah.

“Menyangkut penggunaan anggaran. Kami minta seluruh kegiatan KONI dibekukan dulu. Jangan menerima proposal yang diajukan KONI Provinsi Sumsel karena kepengurusan koni saat ini adalah ilegal,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan, Yogi Bob, pihaknya melakukan aksi damai karena pelantikan Ketum Gunhar tidak sah.

“Komitmennya Gunhar ketua, Asrul sekretaris. Tapi Gunhar telah melanggar kesepakatan. Sportivitas untuk membangun olahraga,” katanya.

Menanggapi aksi demo, Kadispora Provinsi Sumsel Rudi Irawan mengatakan bahwa PJ Gubernur masih di Jakarta.

Lihat Juga :  Isi Ceramah Buya Yahya yang membuat Dorce Gamalama Semasa Hidup Akhirnya Ikhlas Dimakamkan Sebagai Laki-laki

“Kami mewakili Pemprov Sumsel dan Dispora. Intinya rakerda musprovlub itu difasilitasi PJ Gubernur. Silahkan melaksanakan raker dan musprovlub dan kita tidak ikut campur,” katanya.

“Apapun kesepakatan itu silahkan. Kami memfasilitasi untuk kemajuan olahraga di Sumsel. Pemprov komitmen untuk kemajuan olahraga.

Kita memberikan fasilitasi insan olahraga untuk melaksanakan raker dan musprovlub,” tambahnya.

Lebih lanjut Rudi menuturkan, pihaknya akan koordinasi dengan KONI Pusat. Itu bentuk kami menerima aksi kawan-kawan.

“Soal dana hibah 2024. Dana hibah 2024 itu masih dalam catatan. Dikomunikasikan dengan komisi V.

Kita ikuti mekanisme, semua aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan. Mekanisme organisasi silahkan jalankan,” pungkasnya.

 

Reporter : Yanti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button