Merdeka di Atas Kertas, Terjajah dalam Realitas

AsSajidin.com— Tepat dihari Rabu, 17 Agustus 2022 ini, Republik Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke 77 tahun. Artinya  sudah berkepala 7 negeriku yang ‘ Ripah Lo Jenawi ‘ ini seharusnya benar-benar merdeka. Namun, sayang seribu kali sayang, kemerdekaan ini hanya indah diatas kertas tapi terjajah dalam realitas.Begitulah aku memaknai hari kemerdekaan bangsaku yang tak lama lagi ramai dengan euphoria kemerdekaannya yang semu itu.

Sering kita jumpai setiap tahunnya, di awal bulan Agustus biasanya dipinggir-pinggir jalan ramai orang berjualan bendera merah putih. Kantor-kantor megah berjejer disepanjang jalan dengan pernak-pernik kemerdekaannya. Bahkan,hampir disetiap kampung disuguhkan bermacam-macam perlombaan yang menghibur keseruan. Mulai dari panjat pinang, makan kerupuk, lomba karung hingga yang lebih ektrim lagi yaitu panjat pinang.

Dulu kakek buyut saya pernah bercerita, Tukiman namannya salah seorang pejuang veteran yang lahir pada 21 Juli 19 02 dan wafat pada 21 Agustus 1998 diusia 96 tahun. Kala itu, saya masih duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang saat bersamaan, bangsa Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan Presiden H.M .Soeharto.

“Kepiye carane bisa ngrayakake kamardikan kaya ngono?, “ ujarnya dalam bahasa jawa. Yang kurang lebih pengertiannya seperti ini : “ Kok bisa merayakan kemerdekaan dengan begitu.

Dia pun mengatakan bahwa, pasca runtuhnya rezim orde baru yang selama 32 tahun memimpin Indonesia tersebut. Rezim reformasi yang digaungkan oleh para tokoh kala itu, tidak juga akan membuat Indonesia lebih baik. Kata-kata pesimis yang terlontar dari suara lantangnya kakek buyutku itu nampaknya benar-benar terjadi saat ini.

Menukil pernyataanya itu, saya teringat sebuah buku masterpiece yang berjudul Republic”, karya seorang Filsuf asal Yunani bernama Plato. Ia  menuliskan bahwa, “penguasa itu diamanatkan oleh Tuhan, pertama-tama dan terutama agar mereka menjadi penjaga yang baik (good guardians) sebaik seperti mereka menjaga anak mereka sendiri.

Dalam tulisan itu juga, sebenarnya Plato mengartikan jika, penjaga yang ia maksud adalah “ kepercayaan “. Seorang pemimin hendaknya menjaga kepercayaan itu sebagai amanat yang harus dia jaga dengan segenap jiwa raga. Bahkan bilamana perlu dapat mempertaruhkan urusan pribadi, dan golongan diatas kepentingan rakyat. Ya, karena memang sejatinya seorang pemimpin wajib hukumnya dapat memaksimalkan suara rakyat yang memilihnya disaat kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu ) sebagai bagian dari suara Tuhan.

Ingat, disebalik kepercayaan amanat itu terselip konstruksi raga yang keberlanjutan. Antara nyawa kehidupan umat atau kepentingan asasi publik yang memang wajib dilindungi, diselamatkan, dan disejahterahkanya sebagai salah satu wujud kalau mereka (para pemimpin) adalah “pemangku kemerdekaan” yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya memprioritaskan kepentingan masyarakat ini sangat eratsekali kaitanya dengan moralitasnya sebagai seorang pemimpin.

Diakui atau tidak, sejarah, lambat laun makin dikubur. Bahkan, kita sebagai generasi bangsa ini dibuat tak berdaya oleh sekolompok kecil penjajah dari kalangan kita sendiri. Bahkan, sang proklamator negeri ini pernah mengatakan “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri “Renungan kalimat ini akan mengantarkan kita pada suatu keadaan dimana negeri ini sekarang, menua tanpa arah, karena kita selalu dihadapkan pada berbagai masalah. Utamanya soal persatuan. mulai dari masalah sosial, ekonomi,pendidikan,kesehatan, politik hingga kedaulatan keamanan.

Dalam tulisan kali ini,saya hanya akan menyoroti masalah ekonomi. Sementara untuk persoalan lainnya akan saya kupas dalam kesempatan lain waktu.Mengapa harus ekonomi…? Itu pertanyaan yang muncul saat saya memulai tulisan ini..

Pengamat ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi,SE pernah mengatakan, peran sentral ekonomi sebagai motor penggerak semua lini kehidupan masyarakat harus lebih dulu menjadi perhatian khusus pemerintah. Baik pemerintah pusat, daerah sampai tingkat desa Kelurahan atau Kecamatan. Sebab ekonomi yang baik, akan mampu menghadapi pelbagai persolan lainnya. Pendidikan, kesehatan, sosial , keamanan akan tetap terjaga selama ekonomi dari suatu bangsa masih baik-baik saja.

Perbincangan saya bersama ekonom yang besar dilingkungan Muhammadiyah  ini menyoroti kelangkaan Minyak Goreng (Migor),  dan bahan bakar minyak (BBM), serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kepentingan ekonomi  yang harus diakui bukanlah menjadi persoalan baru di negeri ini.

“ Dulu dizaman orde baru menuju reformasi, minyak tanah dihapuskan dan berganti ke gas elpiji. Terus sekarang, dari premium kini harus beralih ke pertalite, bahkan kabarnya juga bakal dihapus dan digantikan ke pertamax. Persoalan ubah mengubah ini,tidak akan berpengaruh jika ekonomi masyarakat baik-baik saja. Akan tetapi dia akan menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak manakala ekonomi rakyat makin sulit,kebutuhan pokok melejit dan pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga tersebut tanpa memperhatikan kondisi sulit ini,” katanya.

Sementara itu, disisi yang lain. Hukum pasar secara umum menyebutkan bahwa harga suatu barang atau produk ditentukan supply (pasokan) dan demand (permintaan). Di samping itu juga dikenal istilah distorsi pasar, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor lain. Bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya. Tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar.

“ Itulah yang terjadi sekarang. Dimana harga Migor sempat naik dan langkah juga. Belum lagi,persoalan kenaikan BBM yang juga turut serta mempengaruhi biaya transportasi kebutuhan pokok. Kalau sudah begitu, kenaikan berbagai harga kebutuhan tidak lagi dapat dibendung,” kata Amidi menegaskan.

Menyotori fenomena ini, Peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Awan Santosa mengatakan, saat ini demokrasi ekonomi belum berjalan sesuai dengan harapan atau dalam bahasa lain, system ekonomi kita masih terjajah oleh asing. Bahkan, liberalisasi dan privatisasi sektor ekonomi strategis telah semakin mengukuhkan ketimpangan struktur ekonomi di Indonesia.

Ia mengatakan bahan mentah yang dimaksudkan tersebut sebagian besar telah dikuasai perusahaan swasta luar negeri, seperti 85 persen kontrak minyak dan gas bumi. Selain itu, ekonomi Indonesia masih menjadi pasar bagi pabrikan atau perusahaan luar negeri. Contohnya, impor pangan Indonesia yang mencapai Rp 110 triliun per tahun, terdiri atas kedelai sebesar 2,2 juta ton per tahun.

Jika sudah seperti itu maka, kemerdekaan hanya bisa dinikmati oleh rakyat di atas kertas atau dalam wilayah seremonial, manakala mereka (rakyat) tetap menjalani kehidupan kesehariannya di tangan sang neokolonialis atau praktik Kapitalisme, Globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara (biasanya jajahan Eropa terdahulu di Afrika atau Asia) sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung.

Sang neokolonialis ini, tumbuh karena ada ruang para diktator ekonomi dari negara lain tersebut yang memposisikan Indoneisa sebagai negara doyan mencari hutang. Akibatnya kini, Indonesia menjadi jajahan ekonomi negara investor dan atau kreditor tertentu. Kebijakan fiskal kita yang terlalu doyan utang merupakan salah satu penyebabnya. Akibatnya Indonesia kurang berdikari di bidang fiskal, maupun ekonomi secara lebih luas.

Sang neokolonialis tersebut diakui atau tidak tetap hidup beranak pinak dan massif. Kondisi ini jelas membuat kemerdekaan tidak akan pernah punya makna bagi bangsa Indonesia sepanjang negeri yang kaya raya ini tetap doyan berhutang. Kondisi ini mau tidak mau telah menandakan kemakmuran tidak lagi untuk rakyat melainkan untuk para  elite negeri ini. Jika sudah begitu maka, Indonesia yang merupakan negara kaya dengan sumber daya alamnya berbalut citra kemerdekaan diatas kertas, tetapi miskin dalam realitas. Itu lah faktanya sekarang.