Tak Punya Inovasi, Pelayanan Disdukcapil Dinilai Masih Buruk
ASSAJIDIN.COM — Belum lama ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penilaian bahwa pelayanan publik Palembang turun. Salah satu pemicunya adalah buruknya layanan di Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, usai breafing seluruh staff Capil Palembang di Kantor Disdukcapil Jalan Demang Lebar Daun, Senin (11/11/2019).
Dewa mengatakan, nilai pelayanan publik turun ini dinilai dari sisi inovasi dan layanan. Salah satunya dari layanan Capil yang buruk. Buruknya pelayanan ini disebabkan juga oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di instansi itu. Banyak aduan dari masyarakat soal pelayanan Capil.
“Ini harus kita proses segera, bahkan kalau non PNSD, itu bisa langsung kita tidak perpanjang kontraknya di Desember,” katanya.
Dewa juga mempertanyakan lambatnya pelayanan. Bahkan, ada laporan dari masyarakat untuk mengurus KTP agar cepat harus “bayar”. Sementara kalau menunggu biasa saja bisa sampai berbulan-bulan. Menurutnya, hal tersebut bisa dihindari dengan komitmen memperbaiki layanan. Dewa memberikan waktu dalam satu pekan kedepan untuk melakukan perubahan.
“Harus ada laporan hal apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala dinasnya untuk memperbaiki layanan,” katanya.
Selain itu juga, saat Apel Senin yang rutin dilakukan di setiap OPD, banyak para staff Capil yang tidak hadir dan hanya menitipkankan absennya. Hal ini juga menjadi PR besar Kepala Dinas Disdukcapil untuk memperbaiki SDM yang ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Disdukcapil Kota Palembang, Dewi Isnaini mengakui jika dari delapan Capil di Indonesia mendapatkan penilaian buruk salah satunya adalah Palembang. “Kita sangat kecewa menjadi salah satu kota dengan penilaian buruk,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya akan melakukan revolusi untuk kedepannya. Sebab, pernah ditemukan pegawai yang hanya memakai sendal jepit bahkan mengikuti Apel Senin pagi pun tidak tertib. “Capil seperti lingkaran setan, bahkan dalam intern saja, sangat sulit bahkan kurang kekeluargaan. Jadi bagaimana mau perhatikan yang lain,” jelasnya.
Dewi mengatakan, per Januari 2020 pihaknya akan meniadakan Tenaga Kerja Sukarela. Sementara jumlah honorer di instansi itu ada 72 orang. Pelayanan terhambat sejauh ini karena blangko e-KTP yang kurang dari pusat sementara data belum tercetak 44 ribu.
“Kita akan perbaiki layanan. Dengan menerapkan IT untuk tanda tangan seperti Kartu Keluarga (KK) dan lainnya,” ujarnya. (*/SUMBER: Makmulatnews.com/Kamayel Ar-Razi).
