NASIONAL

RUU Pesantren Tinggalkan Beberapa Catatan

AsSAJIDIN.COM — Komisi VIII DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada 23 September 2019.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi memberikan beberapa catatan kepada DPR jelang pengesahan RUU Pesantren.

” Menolak adanya formalisasi pesantren, hal ini untuk menjaga kemandirian pesantren,” ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Zainut berujar, ketika RUU Pesantren disahkan diharapkan jangan sampai mengubah budaya dan ciri khas dari pesantren yang ada di Nusantara.

” Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren,” ucap dia.

Secara tegas Zainut mengatakan, RUU Pesantren harusnya memperkuat fungsi pesantren itu sendiri, bukan menjadi tempat intervensi pemerintah.

” Memperkuat fungsi pesantren antara lain fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat,” kata dia.

Dia mengatakan, semua pihak saat ini tidak mempermasalahkan RUU Pesantren. Menurut dia, semua fraksi di DPR sepakat dengan isi UU Pesantren.

Namun, tambah dia, Ali menambahkan, ada poin yang masih dibicarakan, yakni dana abadi pesantren. Mengenai poin ini, Kementerian Keuangan masih belum setuju.

Lihat Juga :  Muslimah, ini Lima Kosmetik Halal yang Telah Disertifikasi MUI

” Dana abadi ini kan masih belum disepakati oleh Kemenkeu karena kemampuan anggaran masih terbatas,” ucap dia. Meski belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, RUU Pesantren masih bisa disahkan.

“Kalau menunggu dana kapan, yang penting undang-undang mengatur dulu,” ujar Ali.

Di sisi lain, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih bermasalah. Dalam pandangan dia, RUU ini masih menempatkan pesantren sebagai posisi pasif dan tidak independen.

” Pesantren masih menjadi objek, bukan sebagai subjek yang aktif dan berdaya,” ujar Robikin dalam rapat dengar pendapat membahas RUU Pesantren bersama Komisi VIII DPR RI.

Robikin mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU itu memandang pesantren sebagai objek tak berdaya tanpa bantuan pemerintah. Dia khawatir RUU itu menjadi jalan masuk intervensi pemerintah ke pesantren.

” Ada frasa yang ada di dalam pasal atau ayat tertentu, yang membuka ruang bagi berkurangnya independensi bagi kemandirian pesantren. Apalagi menjadi karpet merah intervensi negara,” kata dia.

Lihat Juga :  MUI Luncurkan Aplikasi Dakwah, Isinya Panduan Ibadah hingga Bahan Ceramah untuk Dai

Robikin menjelaskan, potensi intervensi bisa masuk dalam bentuk pengaturan kurikulum pembelajaran di pesantren. Sementara, kata dia, kurikulum dari pemerintah khususnya dalam pelajaran agama Islam masih ada kekurangan.

” Di bawah Kemenag ada misalnya materi ajar yang berpotensi radikal. Nah, itu kan berkali-kali jadi viral, kalau itu masuk ke pesantren apa dampaknya?” ujar dia.

3 dari 5 halaman
Kekurangan Lainnya
Kekurangan lainnya, kurikulum pendidikan agama Islam versi pemerintah tidak menyampaikan secara rinci mengenai pembelajaran akhlak. Meski materi akidah dan syariat sudah baik.

” Akidah ok, syariat ok, tapi kemudian ada kurang materi tentang akhlak. Padahal Islam harus satu nafas, akidah, syariah dan akhlak,” ucap dia.

PBNU berharap peran pemerintah dalam RUU Pesantren menjadi penguat, bukan pihak yang mengintervensi. Sehingga, kata Robikin pihaknya akan meminta RUU Pesantren tidak disahkan dulu dan diadakan perbaikan.

” Kami menyampaikan sikap resmi Nahdlatul Ulama, agar kalau masih seperti ini pembahasannya bisa tidak dilanjutkan alias ditunda,” kata Robikin. (*/Sumber: dream)

 

Tags
Close