Oktober 2019, Seluruh IKM Pangan Wajib Bersertifikat Halal

AsSAJIDIN.COM — Berdasarkan Data-data menunjukkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di usaha kuliner di Palembang cukup banyak yang berpotensi memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi hal tersebut menjadi lambat persaingan.

Menurut Kabid Industri Pangan Dinas Perindustrian Kota Palembang Hepran Mendayun salah satu persaingan ini adalah halal atau tidak halal bersih atau tidak bersih produk makanan.

“Karena keterbatasan dana kami baru ajak 50 IKM khusus pangan untuk memfokuskan bagaimana mendapat sertifkasi halal MUI, sisi kesehatan, dan standar nasional,” ungkap Hepran ketika dijumpai di sela-sela sosialisasi sertifikasi halal pangan di Grand Atyasa, Selasa (23/4/2019).

Sementara Soegito , Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik) (LPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjelaskan, ada 2 syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi industri kecil yang pertama Izin usaha industri rumah tangga (P-IRT) yg dikeluarkan oleh departemen kesehatan untuk produk olahan dan sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan.

“Cukup 2 itu saja kalau untuk IKM khusus pangan semua izin itu dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan kemudian kami data,” terangnya.

Ia menyayangkan begitu minimnya jumlah IKM yang tersertifikasi halal di Sumsel dari belasan ribu hanya 150 IKM saja yang telah tersertifikasi halal.

“Sebelumya sertifikasi halal memang tak wajib, kami LPPOM tidak punya kekuatan untuk menekankan hal tersebut. Maka itu, pada Oktober mendatang UU BPJPH sistem jaminan produk halal akan disahkan pemerintah. Dari situ sertifikasi sudah diwajibkan, kalau sudah diwajibkan seluruh IKM harus bersertifikat dan berlogo halal,” katanya.(*)

Reporter Tri Jumartini