Mau Cepat-cepat New Normal, Apakah Pemerintah-Masyarakat Siap?
AsSAJIDIN.COM — PSBB belum selesai diterapkan, saat ini Pemerintah Kota Palembang tengah bersiap untuk menerapkan New Normal Life (gaya hidup normal baru), setelah belum lama ini Bumi Sriwijaya ditetapkan sebagai salah satu kota di dalam kebijakan Presiden Joko Widodo itu.
Hal tersebut menjadi perbincangan banyak orang. Apakah pemerintah telah benar-benar siap? dan apakah masyarakat akan patuh mengikuti protokol kesehatan?
Pengamat Kebijakan Publik Sekaligus Ahli Sosial dari Universitas Sriwijaya, Dr MH Thamrin MSi mengatakan, relevansi atas kebijakan dan kesiapan menghadapai New Normal harus diperhatikan.
“Artinya, seberapa relevannya kita mulai berpikir untuk berpindah dari satu situasi yakni PSBB bagi wilayah yang sudah atau baru menerapkan PSBB, ke situasi yang lain yakni kenormalan baru (New Normal,” katanya, Kamis (28/5/2020).
Menurutnya, dari sisi kebijakan relevansi ini akan sangat ditentukan oleh tujuan, ukuran dan kinerja kebijakan tersebut. Sederhananya sewaktu sudah memilih suatu kebijakan, maka upaya untuk berpindah ke kebijakan lain haruslah benar-benar didasarkan suatu pengetahuan dan data yang benar dan ilmiah.
“Kita sudah memilih PSBB misalnya, maka fokuslah pada capaian kinerja dan tujuan instrumen kebijakan ini serta apa ukuran keberhasilannya,” katanya.
Secara sederhana, salah satu ukurannya adalah mulai melandainya kurve kasus Covid-19. Di saat kurve sebaran Covid-19 melandai barulah mulai berpikir untuk berpindah ke situasi yang lain yakni kenormalan baru.
Meski demikian perlu diingat bahwa pelandaian kurve baru salah satu ukuran. Ukuran lainnya seberapa baiknya telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan hidup sehat.
“Seperti telah tumbuhnya kebiasaan menggunakan masker, tetap tinggal di rumah, menghindari kerumuhan, hindari kontak fisik, jaga jarak dan sebagainya,” ujarnya.
Selain perubahan perilaku, maka kesiapan sistem kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. “Tanpa upaya perbaikan sistem kesehatan terutama peningkatan fasilitas kesehatan, ditambah dengan kurva terinfeksi yang masih terjal, maka berpikir untuk berpindah ke era kenormalan baru saya pikir konyol,” katanya.
Ia menilai jika tidak adanya ukuran tersebut yang akan terjadi maka bukannya pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarkaat, tetapi boleh jadi justru meledaknya angka terinfeksi dan kemudian diikuti dengan kolapsnya sistem kesehatan dan dapat mengakibatkan efek berantai pada kolapsnya sistem sosial dan ekonomi.
“Dengan kata lain, pengambil kebijakan haruslah secara matang dan hati-hati merumuskan suatu kebijakan termasuk upaya untuk melakukan transformasi kebijakan, tidak berdasarkan intuisi semata,” katanya.
Selain itu, dalam kaitan dengan wilayah yang baru saja menerapkan PSBB, menurutnya sebaiknya fokus saja pada implementasi kebijakan ini. Termasuk secara serius berusaha untuk memperhatikan kinerja PSBB.
“Jangan baru mulai PSBB sudah berwacana tentang kenormalan baru. Mungkin bagi sebagian orang menganggap ini merupakan kebijakan antisipatif. Tapi di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, alih-alih antisipatif, malah justru membingungkan masyarakat dan menunjukkan centang perenangnya sistem dan kelembagaan kebijakan publik kita,” jelasnya. (*/sumber: Kamayel Ar-Razi).
