BERITA TERKINIHAJI & UMROH

Pemerintah RI – Travel Agent Keberatan Regulasi Rekam Biometrik Bagi Jemaah Umroh

AsSAJIDIN.COM — Kebijakan baru Arab Saudi yang mengharuskan jemaah umroh melampirkan rekam biometrik untuk pembuatan visa umrah mendapat keberatan dari pemerintah Republik Indonesia. Tidak hanya  kalangan travel umrah. Pemerintah Indonesia juga merasa keberatan dan berharap aturan yang sudah berjalan sepekan itu tidak jadi diterapkan.

Secara resmi Kementerian Agama (Kemenag) telah melayangkan surat keberatan. ’’Ya, kita mengirim surat resmi (keberatan rekam biometrik, red),’’ kata Menag Lukman Hakim Saifuddin saat dikonfirmasi Selasa (25/12).

Surat yang dikirim resmi oleh Kemenag itu intinya keberatan atas pemberlakuan kebijakan wajib rekam biometrik untuk mengurus visa umrah. Lukman tidak memberikan keterangan lebih detail alasan mengirim surat keberatan tersebut.

Lebih lanjut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali menuturkan bahwa kebijakan kewajiban rekam biometrik untuk visa umrah sangat sulit diterapkan di Indonesia.

Lihat Juga :  Berharap Ditiru Penggiat Sosial Lain, Wawako Palembang Bagikan Makanan untuk Kaum Duafa dan Fakir Miskin Setiap Jumat

Dia berharap ada pengecualian untuk jemaah umrah asal Indonesia. Nizar mengatakan saat ini Kemenag masih menunggu surat balasan dari pemerintah Arab Saudi. Kemenag mengusulkan supaya perekaman biometrik bagi jemaah umrah dilakukan menjelang keberangkatan. Sama seperti penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah yang berangkat dari Jakarta.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan, kebijakan rekam biometrik untuk mengurus visa umrah adalah kebijakan yang mempersulit. Kalaupun tetap diberlakukan, pemerintah Indonesia harus bisa mendesak pemerintah Saudi supaya menyiapkan gate atau layanan rekam biometric minimal satu titik di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, keberangkatan jemaah umrah berbeda dengan jemaah haji. Pada pemberangkatan jemaah haji, para jemaah berkumpul dalam satu titik. Sehingga mudah untuk dilakukan perekaman biometrik. Sementara pada pemberangkatan jemaah umrah, posisi jemaah menyebar di banyak titik.

Lihat Juga :  Ratusan Peserta Ikuti Tes Seleksi Petugas Haji 2018 Dengan Sistem Komputerisasi

’’Pemerintah harus turun tangan mendesak pemerintah Saudi mengundurkan syarat pemeriksaan biometrik jamaah umrah,’’ kata politisi Gerindra itu.

Sebagaimana diketahui ketentuan kewajiban perekaman biometrik sebagai syarat penga-juan visa umrah berlaku efektif sejak 17 Desember lalu. Ketentuan ini dinilai memberatkan dan menyulitkan jemaah umrah. Khususnya bagi jemaah umrah yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi perekaman biometrik.

Rekam Biometrik adalah sebuah metode untuk mengenali seseorang berdasarkan ciri-ciri fisik, karakter, dan perilakunya secara otomatis. Pengenalan karakter ini dapat dilakukan melalui scan retina, sidik jari, pola wajah lewat foto dan sebagainya. Proses scan dan foto inilah yang dinamakan perekaman biometrik.

Tidak hanya untuk jamaah umrah, perekaman data biometrik sebenarnya sudah diterapkan pada jamaah haji. Kebijakan ini juga merupakan kebijakan baru untuk jamaah haji Indonesia.(*)

Tags

Berita Terkait

Close