NASIONAL

Dr M H Thamrin Msi : Prioritas Pengendalian dan Mitigasi Risiko Ketimbang Beri Sanksi Sekolah

Jika Terjadi Kasus Baru Covid-19

AsSAJIDIN.COM – Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya, Dr M Husni Thamrin MSi, merespon pernyataan Wakil Walikota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda yang menyatakan akan menutup sekolah yang terdapat penyebaran Covid-19.

Dosen Fisip Universitas Sriwijaya tersebut mengaku gagal paham dengan istilah penutupan sekolah tersebut. apakah dimaksudkan sebagai sanksi atau bagian dari penegakan kebijakan. “ Jika penutupan sekolah merupakan penegakan kebijakan jelas penutupan sekolah bukanlah alternatif kebijakan yang tepat. Jika terjadi penularan, bukan sekolahnya yang ditutup tapi proses pembelajarannya yang kembali diubah dari luring menjadi daring, “ ucap Dr M Husni Thamrin MSi saat dihubungi via telpon 11/9/2021.

Jika penutupan sekolah diartikan sebagai sanksi akibat adanya penularan jelas merupakan kebijakan salah alamat. Terjadinya penularan di lingkungan sekolah adalah gegabah jika ditimpakan kesalahannya semata pada pihak sekolah. “Bukankah kebijakan PTM ini sebabnya berasal dari kebijakan atau keputusan pemerintah termasuk pemerintah kota. Mengapa sanksi hanya diberikan kepada pihak sekolah, “ pungkasnya.

Lihat Juga :  11 Pengusaha Palembang Hadiri Silatnas JSM di Bandung

Dia menambahkan tampaknya ada kesan pemerintah kota keliru memahami kebijakan PTM ini. Seharusnya pemerintah kota bukan mengedepankan sanksi untuk menunjukkan keseriusan pemerintah tetapi justru harus lebih fokus pada upaya bagaimana dapat mengimplementasi kebijakan PTM ini dengan baik. “ Pengendalian dan mitigasi risiko harusnya lebih menjadi prioritas ketimbangan sanksi. Karena ancaman terhadap keberlangsungan PTM ini adalah potensi risiko transmisi maka hendaknya lebih fokus pada soal pengendalian risiko ini, “ terangnya.

Selain itu jangan lupa, sekolah dan insannya berkewajiban menjalankan prokes dengan baik, tapi pemerintah juga punya kewajiban 3 T yang harus dilaksanakan dengan baik juga. Disamping memasukan upaya proteksi melalui vaksinasi yang sampai hari ini masih rendah. Selain itu PTM juga hendaknya sudah diikuti dengan rencana aksi yang konkrit dalam berbagai skenario.

Lihat Juga :  Marhaban Ya Ramadhan, Pemerintah Bolehkan Shalat Tarawih Berjemaah di Masjid ini Tiga Syarat yang Perlu Diperhatikan Pengurus dan Jemaah

“Bukan saatnya unjuk kekuasaan melalui ancaman sanksi tapi saatnya unjuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi, “ tukasnya.(arsen)

Tags
Close
Close