KESEHATAN

8.320 Pengasuh Ponpes di Provinsi Sumsel Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

ASSAJIDIN.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mulai melakukan vaksinasi Covid-19 kepada pengasuh dan tenaga pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) di Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Kamis (01/04/2021).

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan untuk mempercepat kembalinya aktivitas pendidikan di Ponpes mengingat sudah satu tahun lebih ikut terdampak Covid-19. “Hari ini kita memulai vaksinasi untuk pengasuh dan tenaga pendidik di ponpes yang ada di Sumsel,” katanya.

Lanjutnya, pengasuh dan tenaga pendidikan di ponpes merupakan bagian dari pelayan publik yang menjadi prioritas untuk menerima vaksinasi Covid-19. “Ini adalah suntik vaksinasi pertama untuk para pengasuh, artinya pimpinan-pimpinannya dulu divaksin di satu titik di ponpes ini,” ujar Deru

Lihat Juga :  18.082 Mahasiswa dan 328 Ponpes Dapat Bantuan UKT, Terdampak Covid-19

Deru menjelaskan, ada sebanyak 416 pondok pesantren di Provinsi Sumsel dan tercatat ada sekitar 8.320 orang. Vaksinasi untuk pengasuh ponpes ini dilakukan secara bertahap. “Baru setelah ini tim vaksinator melakukan roadshow, kita akan instruksikan ke faskes yang kita tunjuk nantinya,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, selain itu mulai awal April ini, Pemprov Sumsel juga akan melakukan survei tentang imunitas masyarakat Sumsel yang dilakukan dengan cara statistik.

“Kami akan menggandeng lembaga survei independen yang memang ahlinya untuk mengukur, mencari sasaran random minimal 1.000 orang, bawa sasarannya ke laboratorium. Dari sini kita akan tahu tingkat imunitas masyarakat berapa persen. Ini pijakan kita untuk mengatur kegiatan belajar mengajar, mengatur kegiatan masyarakat dan banyak hal lagi,” ungkap Deru.

Lihat Juga :  Vaksin Kedua Molor Lebih dari 14 Hari, Adakah Efek Sampingnya?

Deru menambahkan, adapun sasaran yang disurvei adalah masyarakat yang sudah divaksin ataupun belum divaksin. “Jika kita punya imun baik, berarti vaksin ini harus jelas sasarannya kemana dulu yang jadi prioritas. Namun jika imun kita rendah, artinya harus sesegeranya kita meminta kuota khusus, bahkan jika perlu bila diizinkan boleh vaksin mandiri per provinsi maka kita alokasikan anggaran untuk beli vaksin itu,” katanya (*/MN)

Back to top button