Surplus, Herman Deru Pastikan Beras Impor Bukan untuk Sumsel

ASSAJIDIN.COM — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru menegaskan rencana beras impor di Tanah Air yang dikeluarkan pemerintah pusat, bukan diperuntukkan Sumsel. Melainkan untuk daerah lain yang bukan penghasil beras dan sangat berkebutuhan dengan suplai beras dari pemerintah. Hal ini diungkapkannya saat diwawancarai di Kantor Pemprov Sumsel, Selasa (23/03/2021)

Deru mengatakan, Sumsel tidak membutuhkan beras impor lantaran Sumsel merupakan lumbung pangan yang menghasilkan beras cukup melimpah. “Pangan di Sumsel, kita (Sumsel) ini kan surplus. Mungkin persoalannya isu impor itu bukan untuk Sumsel, tapi mungkin untuk daerah-daerah lain yang berkebutuhan. Kalau untuk Sumsel, saya yakin kita tidak butuh impor. Kita saja limpah ruah, bahkan produksi beras hingga jutaan ton,” katanya

Lanjutnya, berdasar data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sumsel memiliki produksi beras mencapai 2,7 juta ton pada 2020 lalu. Saat ini saja Sumsel sudah masuk masa panen sehingga diyakini produksi beras Sumsel pada 2021 ini akan melebihi jumlah tersebut. “Saya berharap agar semua pihak memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan bagi para petani seperti dalam hal peningkatan produksi, dengan memberikan kemudahan pupuk subsidi, alsintan diperbanyak dan ekstensifikasi melalui perluasan luas tanam, lahan tidur juga kita produktifkan,” ujar Deru

Deru menjelaskan, dirinya meminta agar isu beras impor ini tidak semakin membuat petani tersiksa. Sebab dampak paling besar dengan adanya isu ini adalah kepada petani. Maksudnya kebijakan jangan anomali atau bertolak belakang. Artinya, walaupun pemerintah membuat kebijakan beras impor namun itu bukan untuk sumsel. “Saat ini harga adalah bagian yang paling penting bagi petani. Artinya petani bisa menerima harga (harga jual beras atau gabah) yang lebih baik,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, contohnya, ada kebijakan dari Pemprov Sumsel dalam membantu para petani. Diantaranya yakni penyerapan beras petani yang diberikan untuk para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sumsel. Kebijakan ini menariknya, sudah diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel, seperti di Banyuasin dan OKU Timur. “Kebijakan Pemprov Sumsel adalah melakukan penyerapan. Ini kan memang sudah menahun. Disaat panen besar harga jeblok, karena ketidakmampuan Bulog untuk menyerap. Maka pemprov yang sudah diikuti kabupaten seperti Banyuasi, OKU Timur, telah menyerap beras petani melalui BUMD-nya atau melalui Bulog dan diberikan kepada PNS. Ini sebuah perhatian kepada petani, bahwa pemprov dan pemkab ada untuk petani,” ungkap Deru

Deru menambahkan, terkait dengan harga gabah petani yang jeblok, dirinya sudah menghubungi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera menindaklanjuti keluhan para petani di Sumsel. Apalagi diketahui harga jual gabah di tingkat petani berkisar Rp4.000 per kilogramnya. “Saya sudah telpon Mentan, dan dia (Mentan) menunggu suratnya nanti. Dia akan memastikan mengirim satgas penyetabilan harga. Kementan kan punya uang untuk membantu ini. Kalau satgas Sumsel juga sudah ada dan terus bertugas dalam penyerapan beras petani,” katanya (*/MN)