Uncategorized

Demi Pelayanan Terpadu, Kantor Walikota Palembang-Kantor Gubernur akan Ada di Satu Lokasi,

Rencana Jangka Panjang

AsSAJIDIN.COM —¬†Sedikitnya ada 11 prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Salah satunya rencana pembangunan kantor terpadu Pemkot Palembang di daerah Karya Jaya bersebrangan dengan lokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan lahan untuk pembangunan kantor disediakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Bahkan, soal penimbunan lahan pun akan dihandle oleh provinsi

“Gubernur menyebutkan ada 41 ribu hektar lahan yang merupakan milik Pemprov Sumsel. Tinggal kita yang menyiapkan layout berapa luas kebutuhan untuk pembangunan kantornya,” katanya, Rabu (23/9/2020).

Hanya saja, karena keterbatasan APBD maka Pemkot Palembang masih menyiapkan kajian berapa besar penggunaan anggaran bila membangun kantor terpadu Pemerintah Kota Palembang.

Lihat Juga :  Wako Palembang Insiasi Himpun Dana dari Pejabat, Pegawai hingga Pengusaha untuk Tangani Covid-19

“Untuk jangka pendeknya yang kita prioritaskan dulu pembangunan Kantor Satpol PP Kota Palembang yang selama ini terus pindah-pindah. Sementara untuk kantor terpadu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD,” katanya.

Pembangunan kantor terpadu perlu dilakukan untuk menyinergikan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi kantor Gubernur dan Walikota akan diupayakan berada di satu lokasi,” katanya.

Tak hanya soal penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Terpadu, Diakui Harno, mereka juga telah mengajukan ke Provinsi untuk hibah lahan yang diperuntukkan Kantor Camat Jakabaring dan penambahan area parkir untuk kawasan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Dekranasda.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi menjelaskan pembangunan kantor terpadu Pemerintah Kota Palembang masuk dalam kajian Bappeda dan Litbang. Mereka pun telah diminta untuk membuatkan layout untuk pembangunan kawasan terpadu ini.

Lihat Juga :  Mahasiswa : Kita Merdeka tapi Tidak Merdeka

“Pembangunan ini tentu butuh biaya besar karenanya kita secara bertahap dulu, prioritas untuk Kantor Satpol PP yang akan dianggarkan tahun depan (2021),” katanya.

Harrey mengatakan, lahan yang dimiliki Pemprov Sumsel sebesar 41 ribu hektar dan dari jumlah itu kebutuhan untuk pembangunan kawasan kantor pemerintah terpadu berkisar 30 ribu hektar.

“Jadi bersebrangan saja nanti lokasinya. Alhamdulillah tahun depan kita dapat dukungan penuh untuk pembangunan infrastruktur dari Gubernur,” katanya. (*/sumber: Kamayel Ar-Razi)

Back to top button