NASIONAL

Jadikan Seluruh Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2023

 

AsSAJIDIN.COM —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumsel menjadi Kabupaten/kota layak anak pada 2023 mendatang. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumsel, Henny Yulianti saat diwawancarai di kantornya, Kamis (17/09/2020).

Henny mengatakan, 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumsel ditargetkan akan menjadi Kabupaten/Kota layak anak pada 2023 mendatang. “Ya, kita targetkan 2023 nanti semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumsel menjadi Kabupaten/Kota layak anak,” katanya

Untuk saat ini, sudah ada 6 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel yang telah menjadi Kabupaten/kota layak anak. “Kalau sekarang ini sudah ada 6 yang menjadi Kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Pali,” ujar Henny

Henny menjelaskan, pada tahun ini sebenarnya ada 7 kabupaten/kota lagi yang akan dijadikan Kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Pagaralam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKU Timur. “Untuk semua persyaratan sudah siap dan bahkan tinggal penilaian oleh tim pusat, namun karena adanya covid19 maka ditunda untuk penilaiannya dan akan dilakukan penilaian pada tahun depan (2021),” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, untuk ke 7 kabupaten/kota yang diajukan ini pihaknya optimis akan lulus penilaian untuk menjadi kabupaten/kota layak anak. “Kalau ke 7 kabupaten/kota ini sudah menjadi kabupaten/kota layak anak maka tinggal sedikit lagi kabupaten/kota di provinsi sumsel yang belum menjadi kabupaten/kota layak anak,” ungkap Henny

Lihat Juga :  Alhamdulillah, Sepanjang 2022 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Turun

Henny menambahkan, pihaknya juga optimis pada 2023 nanti semua kabupaten/kota yang ada di provinsi sumsel sudah menjadi kabupaten/kota layak anak. “Sekarang sudah ada 6, 2021 ada 7 maka sisanya akan kita kejar pada 2022. Dengan begitu maka provisi sumsel akan menjadi provinsi layak anak,” katanya.

Dikutip dari liputan6.com, Indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011, Sabtu (6/4/2013) antara lain

Pasal 8 dijelaskan indikator  KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan melibuti huruf a meliputi:
(a) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
(b) tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
(c) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi huruf
(a) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18
(delapan belas) tahun;
(b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
(c) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10 PP tersebut mengatur indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan
kesejahteraan yang meliputi
(a) angka kematian bayi;
(b) prevalensi kekurangan gizi pada balita;
(c) persentase air susu ibu (ASI) eksklusif;
(d) jumlah pojok ASI;
(e) persentase imunisasi dasar lengkap;
(f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
(g) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
(h) persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan (i) tersedia kawasan tanpa rokok.

Lihat Juga :  Liga Santri PSSI Diikuti 127 Ponpes, HD: Santri Juga Bisa Berprestasi di Bidang Olahraga

Kemudian pasal 11 mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi huruf (
(a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
(b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; © persentase sekolah ramah anak;
(d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
(e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 menjelaskan indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus meliputi huruf
(a)  persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
(b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
(c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
(d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk anak. (*/sumber: sibernas/MN)

Back to top button