Uncategorized

Pengelolaan dan Pendanaan Infrastruktur Menurut Sudut Pandang Islam

Oleh : Fitriatul Wahda

(Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang)

FASILITAS infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah seharusnya dipertimbangkan dengan matang, jangan sampai pemerintah membangun infrastruktur yang sebetulnya tidak dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah sudah mengeluarkan dana yang besar namun tidak memberikan manfaat lebih untuk masyarakat. Sedangkan ada infrastruktur yang jauh lebih dibutuhkan namun terabaikan.

Salah satu contohnya, proyek LRT Palembang yang dari awal telah mendapat kritik bahwa proyek ini belum begitu dibutuhkan warga Palembang. Terbukti setelah berakhirnya perhelatan Asian Games yang dilaksanakan Agustus 2018 lalu, masyarakat yang menggunakan Light Rail Transit (LRT) semakin sepi, pengguna transportasi ini tak sebanyak saat awal beroperasinya.

 

Akibatnya, Kementerian Perhubungan harus berfikir keras Untuk memikat penumpang, bahkan telah memberikan subsidi untuk satu kali perjalanan dengan tarif dari Rp15.000-Rp20.000 menjadi Rp5.000-Rp10.000. Dan kini, LRT harus menanggung kerugian hingga mencapai Rp9 miliar per-bulan sejak awal operasionalnya (beritagar.id, 12/02/19).

Alih-alih menjadi solusi justru mendatangkan masalah baru, siapa yang akan menanggung kerugian kereta gantung ini?

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatan subsidi LRT Palembang senilai 123 triliun rupiah pertahun akan dicabut, pasalnya sangat memberatkan anggaran APBN Indonesia sementara hutang luar negeri saja telah mencapai rp 5000 triliun. Jikapun masi ingin disubsidi pemerintah daerahlah yang harus melakukannya(sripoku.com, 13/03/19).

Seperti dilansir dalam tribunnews.com(01/08/18) gubernur sumatera selatan, H Herman Deru justru menolak untuk membayar subsidi tersebut karena dia menilai proyek ini adalah milik pemerintah pusat yang dikelolah oleh PT. KAI(tribunnews.com, 01/08/18).

Manajer humas PT KAI Dire III Palembang, Aida Suryanti menyampaikan bahwa pihaknya hanya sebagai operator saja dan segala kebijakan dikembalikan kepada pemerintah (sripoku.com, 13/03/19).
Jika bukan pemerintah pusat, bukan pula pemerintah daerah dan PT KAI, lalu siapa yang hurus menanggung kerugian ini, haruskah rakyat yang menanggung melalui pungutan pajak dan tarif pelayanan umum yang semakin mahal?

Lihat Juga :  Berapa Rekaat Sholat Tarawih dan Hukum Meninggalkan Imam Sebelum Witir

Pendanaan Infrasturktur Dalam Islam
Berbeda dengan pendanaan infrastruktur ekonomi kapitalisme yang diperoleh dari pungutan pajak yang merupakan pemasukan negara terbesar dan hutang luar negeri, termasuk juga kerjasama negara dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Islam menjelaskan pendanaan infrastruktur dari sisi kepemilikan. Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, kepemilikan dibagi menjadi 3 jenis yaitu kepemilkan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu.
Kepemilikan umum adalah benda atau barang yang merupakan fasilitas umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu secara perorangan. yang termaksud dalam kategori ini seperti hasil tambang, minyak bumi, batu bara, laut, pantai dan kekayaan alam lainnya yang tidak terbatas.

“Kaum muslimin bersekutu (memliki hak yang sama) dalam tiga hal : air, padang dan api (HR. Abu Dawud)”.
Kepemilikan negara adalah benda atau barang yang diperuntukkan fasilitas umum yang dikelolah oleh negara. Contohnya, Sarana pelayanan pos, kantor negara, usaha milik negara dan lainnya.
Kepemlikan individu adalah kekayaan seseorang yang diperoleh melalui usaha bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga, harta waris, harta yang diperoleh dari hadih dan harta lainya diluar kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum seperti LRT harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana kepemilikan umum.

Bisa juga dari dana kepemilikan negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka.

Lihat Juga :  Prawira Maulana Jabat Ketua AJI Palembang 2019-2022, ini Visi dan Misinya

Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Meskipun negara sama-sama sebagai pihak yang mengelola kepemilikan umum dan juga mengelola kepemilikan negara, terdapat perbedaan di antara dua kepemilikan tersebut. Setiap benda yang tergolong milik umum semua itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya untuk siapa pun, baik individu maupun kelompok. Semuanya milik seluruh kaum Muslim.

Semua itu wajib dikelola oleh negara sehingga memberi peluang seluruh manusia dapat memanfaatkan kepemilikan ini.

Sedangkan kepemilikan negara, negara boleh menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk miliknya dimiliki oleh orang-orang tertentu baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengizinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Negara mengatur hal itu dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum Muslim.

Adapun kepemilikan individu negara tidak boleh melarang untuk mendapatkan kekayaan bahkan negara justru memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja dan mengatur sesuai hukum syariat Islam dan kemasalahatan ummat.

Dengan cara ini maka infrastruktur termasuk juga LRT akan berjalan lancar dengan pendanaan yang jelas.
Indonesia yang merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu memenuhi segala sarana prasarana dan pembangunan infrastuktur dengan baik, karena kekayaan ini merupakan kepemilikan umum yang harus dikelolah oleh negara dan diperuntukkan untuk umum. Namun sayang kekayaan ini justru diserahkan kepada pihak luar untuk mengelolanya.(*)

Back to top button