POLITIK

14-16 April Masa Tenang Pemilu, ini Hal yang tidak Boleh Dilakukan berikut Sanksinya bila Melanggar

ASSAJIDIN.COM — Hari ini 14 April hingga 16 April adalah masa masa tenang  Pemilu 2019 sebelum menyambut hari pencoblosn yang dijadwalkan Rabu 17 April 2019.

Dalam masa tenang para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun.

Peserta pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan KPU (PKPU)

 

Bagaimana peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu?

Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Lihat Juga :  Ketua KPU: Quick Count Bukan Hasil Resmi Pemilu, Tunggu hingga 22 Mei 2019

Selanjutnya, dalam Pasal 492 UU Pemilu, juga disebutkan tentang ketentuan tindak pidana pemilu. Pasal itu berbunyi tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

UU Pemilu 7/2017 juga mengatur tentang publikasi hasil survei di masa tenang. Dalam Pasal 449 UU Pemilu, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu tidak boleh dilakukan selama masa tenang.

Merujuk pada Pasal 509 UU Pemilu, lembaga survei yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Lihat Juga :  Jangan Asal Rekam Kegiatan Pencoblosan di TPS, Bisa Dipidana

Bawaslu pun akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang. Bawaslu menggandeng Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial.[“/sumber : celebesnews.com]

 

Tags
Close