KELUARGAKESEHATAN

Bersedakah Kok ke BPJS ?

AsSajidin.com Palembang.- Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS ) Kesehatan merupakan program pemerintah yang dinilai sangat membantu bagi sebagian masyarakat. Khususnya mereka yang memiliki keterbatan secara ekonomi. Hadirnya pemerintah adalah jalan keluar yang sangat tepat guna memberikan pelayanan kesehatan. Lalu pertanya bagaimana dengan peserta BPJS Kesehatan yang membayar secara mandiri, namun tidak menggunakannya. Apakah ini termasuk kedalam sedekah. Berikut Jemmy Saputera Wartawan AsSajidin mengupasnya dalam satu buah tulisan :

Ustadz Khalid Basalamah secara tegas mengatakan bahwa, asuransi BPJS Kesehatan yang dibayarkan secara Mandiri oleh perorangan  tidak masuk dalam kategori sedekah. Hal itu karenakan ada unsur gharar dan riba di dalamnya.

“ Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Tidak boleh mencuci kain dengan air najis meskipun di pergunakan untuk ibadah. Artinya, kalau lah mau bersedakah, kan bisa ke Panti Asuhan, membantu orang miskin, janda tua dan sebagainya. Ngapain juga coba, bersedakah kepada hal-hal yang kita tidak tahu ujung pangkalnya,” terangnya.

Sementara itu Ustadz Erwandi Tarmidzi dalam tausiyahnya juga menuturkan bahwa, BPJS Kesehatan yang bermasalah itu ada pada kepesertaan BPJS Mandiri .

“ Halal bagi PBI yang memang di tanggung oleh pemerintah. Sementara bagi peserta Mandiri ini ada unsur riba dari denda di dalamnya, ini yang tidak boleh dan jelas haram hukumnya. Namun jika pemerintah mewajibkan semua warga negara mengikutinya maka, yang berdosa bukan peserta akan tetapi pihak penyelenggara,” ucapnya.

“ Saya sarankan agar tidak mengikuti kepesertaan Mandiri ini, jika memang tidak mampu untuk memenuhi jaminan kesehatan maka beralih la ke PBI saja. Saya berharap, akan ada perubahan system di dalamnya. Baik dari kejelasan iuran yang tidak terpakai tersebut maupun unsur denda di dalamnya,” tambahnya.

Lihat Juga :  Akhir Desember, BPJS Palembang Bayar Tunggakan Rumah Sakit

Menyikapi hal itu, Hendra Kurniawan, Humas BPJS Kesehatan Kordiv Komunikasi Media Palembang yang ditemui AsSajidin Group di ruanganya beberapa waktu lalu mengatakan jika, BPJS kesehatan sesuai dengan tagline-  nya  “ Dengan Gotong Royong Semua Tertolong” . Jelas memberikan kemudahan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang murah dan membantu. Oleh karena itu, perlu juga peran aktif peserta untuk dapat menumbuhkan kedisiplinan dalam melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Hendra Kurniawan, Humas BPJS Kesehatan Kordiv Komunikasi Media Palembang

“Sebab jika ini tidak menjadi perhatian maka, yang bersangkutan  akan di kenakan denda atas keterlambatan tersebut. Ini bukan hukuman akan tetapi cara yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk peduli kepada sesama. Kan uangnya untuk membantu orang lain juga begitu pun sebaliknya,” kata Hendra.

Mengacu pada Peraturan  Presiden Nomor 111 Tahun 2013 mengenai jenis Iuran peserta BPJS Kesehatan, sambungnya peserta BPJS  dibagi menjadi tiga yaitu, Peserta Bantuan Iuran (PBI), Non PBI dan Mandiri

“ PBI ini merupakan subsidi pemerintah yang direkomendasikan sebagai masyarakat yang tidak mampu. Non PBI di peruntukan bagi PNS, POLRI, TNI dan Organisasi atau Lembaga Perusahaan. Dan yang terakhir adalah peserta Mandiri, yang diwajibkan membayar setiap bulannya paling lambat setiap tanggal 10, jika melewati tanggal tersebut maka kepesertaanya akan di non aktifkan untuk sementara waktu,” ujarnya.

“ Bagi peserta yang telat dalam membayar, dan melunasi tunggakannya (aktif kembali) . Kita ada aturan yang di berlakukan yakni, jika yang bersangkutan menjalani rawat inap sebelum 45 hari pasca pengaktifan maka peserta tersebut wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan, dikali bulan tertunggak,” jelas Hendra.

Menyoal hal itu, Hendra pun mengilustrasikannya sebagai berikut: Mislanya A Peserta BPJS Kesehatan kelas I menunggak 5 bulan. Maka ia harus membayar Rp 80.000/bulan x 5 bulan = Rp 400.000,-. Ia juga harus membayar iuran pada bulan berjalan, yaitu sebesar Rp 80.000 sehingga total iuran yang harus dibayarkan agar status kepesertaannya dapat diaktifkan kembali adalah Rp 480.000,-

Lihat Juga :  Quran Surat At-Takasur 1-8: Allah Ingatkan, Tanggung Jawab Jadi Orang Kaya

Pada hari ke-5 sejak kepesertaannya aktif kembali, ia dirawat inap di rumah sakit dan menjalani operasi jantung dengan biaya Rp 55.871.700 (sesuai tarif INA CBG’s). Karena ia dirawat inap dengan kondisi masih dalam waktu ≤ 45 hari sejak kepesertaannya diaktifkan kembali, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres di atas, maka ia dikenai denda 2,5%, sehingga ia wajib membayar denda sebesar 2,5% x 5 bulan (bulan tertunggak) x Rp 55.871.700 = Rp 6.983.962,-

“ Artinya, peserta A wajib untuk membayar denda yang dimaksud sebagai konsekuensi atas kelalainya dalam membayar. Jika tidak mau , ya usahakan jangan sampai menunggak. Atau kalau tidak jangan sakit sebelum 45 hari. Ini kan yang tidak bisa, sakit ya sakit, mana bisa di ulur-ulur,” jelasnya.

Kendati demikian, banyak juga di antara para peserta BPJS Kesehatan, yang memang membayar terus namun tidak di gunakan. Hal ini mungkin saja bagian dari cara mereka untuk membantu sesamanya.

“ Saya pernah bertanya kepada peserta yang seperti itu. Dari Dia saya mendapat pelajaran berharga. Alhamdullilah sampai saat ini, saya dan keluarga selalu diberikan nikmat sehat, sehingga iuran yang sudah kami bayarkan selama ini dapat membantu biaya berobat peserta lain yang sedang sakit. Mungkin di situ rahasia sehat kami,” tutur Hendra menirukan ucapan peserta BPJS yang dimaksud.

Editor : Jemmy Saputera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close