Berita TerkiniBERITA UTAMAKeluargaKesehatanMozaik IslamPolitik

Prihatin “ Orang Gila Ikut Mencoblos”  Ini Pandangan Islam !

AsSajidin.com  Palembang.- Dalam satu sajak yang begitu Indah, Kahlil Gibran pernah menulis : Tanpa saudara kandungnya pengetahuan, akal (Instrumen berfikir Manusia) bagaikan si miskin yang tak berumah, sedangkan pengetahuan tanpa akal seperti rumah yang tak terjaga. Bahkan, cinta, keadilan, dan kebaikan akan terbatas kegunaannya jika akal tak hadir.

Nukilan sajak diatas nampaknya,sangat tepat menggambarkan wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperbolehkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bisa memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 . Melihat hal ini, berikut AsSajidin mengupasnya dalam pandangan Islam :

Menurut Ustadz  Taufik Hasnuri yang di bincangi AsSajidin, Kamis (29/11) ada tiga golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya. Sebagaimana Hadist Riwayat Ahmad,  Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi dari Aisyah Ra, Rasullah SAW bersabda : Pena diangkat dari tiga orang yakni : Orang tidur hingga terbangun, Orang yang masih kecil hingga Ia baligh dan Orang yang gila hingga Ia berakal.

Ustadz Taufuik Hasnuri

“Orang yang tidak berakal dalam sebuah agama, mereka yang tidak mempunyai keakalan pada standar normal, maka Allah SWT membebaskannya dalam beribadah karena agama diperuntukkan bagi orang berakal. Untuk itu dalam prinsip hukum, orang gila tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Sehingga, equality before the law hanya berlaku jika kondisinya sama,” ujarnya.

Hanya saja, kaitanya dengan wacana orang gila ikut serta dalam pemilihan 2019 mendatang, Ia mempertanyakan keputusan tersebut apakah sudah sesuai dan di pertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Sebab sedikit saja dalam memutuskan arah kebijakan yang di ambil pemerintah saat ini tentu akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat kedepan.

“ Ini bukan masalah boleh atau tidaknya, legal atau tidak legalnya keputusan tersebut. Namun dalam pandangan Islam sudah jelas, orang gila tidak di bebani tanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Jadi bayangkan sendiri, apakah pemerintah .. nanti saya bilang itu .. salah, ” ucapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam tausiyahnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mengatakan hal senada. UAS menggambarkan sebuah perintah Iqra (bacalah) yang tertuang dalam Al Qur’an dapat dipahami dalam kaitan dengan dorongan Tuhan pada Manusia untuk berpengetahuan disamping kata Yatafakkarun (berfikirlah/gunakan akal) yang banyak tersebar dalam Al Qur’an. Semua ini dimaksudkan agar manusia dapat berubah  dari tidak tahu menjadi tahu, dengan tahu dia berbuat, dengan berbuat dia beramal bagi kehidupan.

Lihat Juga :  JK : Manfaatkan Potensi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi, Seperti Apa?
Ustadz Abdul Somad

“ Dengan berfikir manusia mampu mengolah pengetahuan, dengan pengolahan tersebut, pemikiran manusia menjadi makin mendalam dan makin bermakna, dengan pengetahuan manusia mengajarkan, dengan berpikir manusia mengembangkan, dan dengan mengamalkan serta mengaplikasikannya manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik,” paparnya.

UAS menyebut, dalam pandangan hukum Islam, seluruh manusia dan jin pada dasarnya mempunyai asas persamaan di hadapan hukum Allah SWT. Seorang muslim diwajibkan untuk beribadah, akan tetapi kondisi itu akan tidak berlaku saat dia memiliki ketidaksamaan kondisi dan situasi yang berbeda, misalnya orang tidak berakal.

“ Jadi jika agama saja tidak membebani mereka dengan tanggung jawab  maka, seharusnya kita juga tidak.Ini kan jelas, kita hidup ini berpegang pada agama, bukan agama yang mengikuti kita,” ungkapnya.

Sementara itu, dr Edial Sanif SpJP FIHA dokter spesialis jantung dan pembuluh darah mengaku prihatin dengan rencana KPU memperbolehkan orang gila untuk memilih. Dijelaskan olehnya, untuk mengatisipasi orang gila mengamuk atau penyakitnya kambuh harus dikawal oleh 5 sampai 6 orang.

dr Edial Sanif SpJP FIHA

“ Orang dengan gangguan kejiwaan atau orang gila tidak seharusnya diberikan hak pilih dalam Pemilu. Terus terang saya sangat prihatin sekali jika hal ini diberlakukan. Sebab  orang gila bisa berbuat sesuatu jika penyakitnya kambuh seperti merusak, membakar, membuat onar, dan lain-lain. Bahkan, orang gila tidak bisa dihukum. Bayangkan saja jika ada jutaan orang gila di negeri ini harus dikawal 5-6 orang, akan memakan biaya yang sangat (besar,” jelasnya seperti dikutip dari radarcirebon.com

 

Dasar Hukum KPU Membolehkan Orang Gila Ikut Serta Dalam Pemilu :

Dr. Tarech Rasyid, Pengamat Sosial Politik dari Universitas IBA berpendapat bahwa,  KPU berlandaskan pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Keputusan MK no 135/PUU/13/2015 yang menegaskan bahwa (ODGJ) memiliki hak pilih, dan PKPU no 11 Tahun 2018 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih. Intinya, KPU berupaya mengakomodir hak kontitusional OGDJ.

Lihat Juga :  KKN Mandiri Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter

Menurutnya, keputusan KPU yang membolehkan orang gila boleh mencoblos atau memilih pemimpin dalam Pemilu 2019, ada dua pandangan yang menjadi kontroversial. Pertama kata Tarech , KPU  membolehkan ODGJ menggunakan hak pilihnya karena bertolak dari regulasi yang ada. Kedua, dari pandangan hukum ODGJ atau orang gila tidak dapat diproses hukum, baik perdata maupun pidana. Karena itu orang yang menganut pndangan hukum tentu prihatin. Bahkan, pandangan agama Islam  mengenai hal ini pun sebenarnya cukup jelas bahwa, orang gila itu tidak diperbolehkan ikut memilih pemimpin. Sebab, orang gila itu dianggap kurang berakal. Sedangkan agama Islam itu di peruntukan bagi orang-orang yang berakal.

Dr. Tarech Rasyid, Pengamat Sosial Politik dari Universitas IBA

“Saya kira, KPU dapat saja mencatat dan mendaftarkan ODGJ ke dalan DPT. Bahkan, Orang gila itu dapat saja menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan. Tetapi, KPU harus memastikan bahwa yang bersangkutan itu dapat menunaikan hak pilihnya sepanjang Ia bukan mengidap gangguan jiwa berat. Hal ini harus melibatkan dokter yang memiliki keahlian di bidangnya,” cetusnya.

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, pihaknya akan segera mengakomodir orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang gila untuk bisa menyalurkan hak suara pada Pemilu 2019 mendatang.

“Jadi sama dengan sebelumnya, orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama dengan semua masyarakat lainnya. Hal ini sesuai keputusan Makhamah Konstitusi (MK).  Namun tentu saja tidak semuanya kita data. Hanya kepada mereka yang mengidap gangguan jiwa dengan kriteria tertentu disertai surat keterangan dokter yang bisa nyoblos. Gangguan jiwa kan ada tingkatannya, kalau gangguan jiwa sudah tidak ingat kita tidak mendatanya,” terangnya .

Terkait hal ini, Sambung Kelly, pihaknya hanya memfasilitasi orang dengan gangguan jiwa tertentu agar bisa menyalurkan hak suara di Pemilu 2019 mendatang,karena hal tersebut merupakan keputusan MK yang harus dilaksanakan.

Penulis : Jemmy Saputera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Close