Jumlah Penduduk Miskin Palembang Diklaim Turun Menjadi 19 Ribu Jiwa
PALEMBANG, ASSAJIDIN.COM –-Pemkot Palembang menggelar Rapat Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan launching sistem informasi data Kemiskinan (sidak) Kota Palembang di hotel Aryaduta, Kamis (08/11/2018).
Walikota Palembang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Ir. H. Harrey hadi. MS mengatakan data dari tahun 2018 lalu di Kota Palembang tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 1,9% dari tahun lalu. Semula jumlah penduduk miskin sekitar 200.000 jiwa turun menjadi 19.000 jiwa di Kota Palembang.
“Nah dari data itu, tentu angka yang cukup signifikan. Sehingga salah satu tujuan dari launching Sidak ini dapat memantau dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Palembang sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud ” katanya usai diwawancara AssajidinGroup.
Selain itu, Program kerja salat subuh berjamaah dan gotong royong juga mempunyai keterkaitan dengan sidak Palembang dalam hal mengurangi Kemiskinan di Kota Palembang.
“Contohnya, masyarakat bisa memberikan dukungan seperti sumbangan di masjid yang bisa membantu ekonomi masyarakat miskin di lingkungan Sekitaran masjid meskipun tidak besar,”Katanya.
Rapat Koordinasi TPB /SDGs menghadirkan Tiga Pembicara terdiri dari Direktur pendidikan dan agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia, DR. Hadiat, MA, Kasubdit Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ety Setyorini, SH dan
General Manager SDM PT. PUSRI palembang, Deddy Nifyandi, SE. MM
Dalam paparan nya, Kasubdit Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ety Setyorini, SH menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memastikan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Peraturan Kemendagri No. 7 Tahun 2018.
“Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus adanya kemitraan dari semua pihak, serta kemampuan daerah untuk fokus merencanakannya,” tambahnya.
Direktur pendidikan dan agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia, DR. Hadiat, MA mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SGDs) kaitannya dengan fokus pembangunan harus ada upaya dari masing-masing bidang mulai dari sosial, ekonomi, dan pendidikan.
“Kota Palembang juga bisa mulai fokus dari bidang pendidikan,” kata Hadiat.
Sementara itu, General Manager SDM PT. PUSRI palembang, Deddy Nifyandi, SE. MM menerangkan peran PT. PUSRI palembang dalam partisipasi pembangunan daerah khususnya penanggulangan kemiskinan.
“kita ikut berpartisipasi dengan mengimplentasikan sumbang sharing pembangunan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta ekonomi melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diprogramkan oleh PT Pusri kepada instansi atau masyarakat Kota Palembang. (*)
Penulis: Tri Jumartini Ilyas
