BACA dan MILIKI As SAJIDIN Terbaru Edisi Februari 2018/Jumadil Awwal 1439 H

assajidin.com–Sekolah Gratis sudah menjadi “jualan” bagi para kandidat yang hendak merebut kekuasaan di daerah, baik dalam pemilihan gubernur ataupun bupati dan walikota, tak terkecuali di Provinisi Sumatera Selatan (Sumsel). Sekolah Gratis tampaknya bahan kampanye yang jitu  yang bisa menarik hati rakyat untuk memilihnya.

Tak terasa suksesi kepemimpinan siklus lima tahunan makin mendekat waktunya. Di Provinsi Sumatera Selatan )Sumsel), sudah ada empat pasangan yang siap bertarung dalam pemilihan gubernur )Pilgub) secara serentak tahun 2018 ini. Diantara isu yang dianggap menjadi jualan jitu untuk menjaring suara rakyat adalah kampanye Sekolah Gratis.

Bagi masyarakat awam, makna simpel dan sederhana dari Sekolah Gratis itu adalah rakyat dalam hal ini warga Sumsel dalam menyekolahkan anak-anaknya di sekolah milik pemerintah atau negeri sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Orang tua tidak perlu bayar SPP, tak beli buku pelajaran )cetak). Ongkos yang perlu dikeluarkan orangtua hanya seragam, tas, sepatu dan alat tulis, termasuk transportasi.

Tak dapat ditampik bahwa Sekolah Gratis plus Kuliah Gratis merupakan ikon Pak Alex Noerdin ketika maju dalam kontestasi Gubernur Sumsel dan terpilih bahkan hingga dua periode. Gaung sekolah gratis ini sendiri, begitu menggema di Sumsel  sejak sembilan tahun terakhir. Mulai dari jenjang pendidikan SD,SMP, dan SMA, yang kemudian dijadikan program nasional, bersamaan dengan peluncuran program dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Bahkan dua tahun terakhir ada Program Kuliah Gratis (PKG) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai salah satu program unggulan, program ini bersifat pemberian dana beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang tergolong prasejahtera namun berprestasi di Sumsel.

Namun sejak 2017, gema sekolah gratis itu makin redup, terutama di jenjang pendidikan SMA/SMK. Ironisnya, fakta itu seiring berpindahnya pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov.Imbasnya, untuk menutupi kebutuhan sekolah, banyak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) memungut bayaran.

Dari penelusuran As SAJIDIN, besarnya uang komite yang dipungut dari wali siswa melalui rapat komite bervariasi. Antara satu sekolah dengan sekolah lainnya besarannya berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya yang boleh memungut biaya hanya SMA- SMK berlabel unggulan, kini sekolah biasa (non unggulan) pun dibolehkan memungut biaya, dengan alasan untuk keperluan proses belajar mengajar. Para orangtua pun dari keluarga yang kurang mampu, tak berkutik atas setiap keputusan komite sekolah yang melegalisasi pungutan untuk berbagai kepentingan, padahal ada program sekolah atau pendidikan gratis.

Program Kuliah Gratis (PKG) kini pun terpaksa disetop. Banyak persoalan yang mengharuskan program Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini dihentikan, termasuk salah satunya karena pemangkasan anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs Widodo, MPd menegaskan penyetopan pencairan dana kuliah gratis ini tidak menghalangi aktivitas perkuliahan mahasiswa yang sudah menerima dana PKG sebelumnya.

“Tetap jalan, hanya saja program ini tidak dilanjutkan dengan merekrut mahasiswa penerima PKG lagi, tetapi mereka yang sudah menerima PKG tetap dialokasikan untuk biayanya,” tegas Widodo beberapa waktu lalu.

Melihat hal ini, para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel justru berlomba-lomba mengkampanyekan program sekolah gratis ini sebagai salah satu program-program unggulan mereka.

Padahal menurut salah satu anggota Komisi III DPRD Sumsel Mgs. Syaiful Padli, Pemprov Sumsel tetap menganggarkan dana hibah untuk program sekolah gratis pada tahun 2018 sehingga program sekolah gratis ini sebenarnya masih ada.

“Pemprov Sumsel masih menganggarkan program sekolah gratis tahun 2018 yang masuk dalam belanja hibah sebesar Rp183,8 miliar. Secara undang-undang pendidikan Pemprov Sumsel sudah menganggarkan sekitar 24 persen lebih, sementara amanat sebesar 20 persen di bidang pendidikan sesuai UU sistem pendidikan nasional. Pemprov Sumsel sudah melebihi angka 20 persen termasuk didalamnya hibah program sekolah gratis,” jelas Saiful saat dihubungi As SAJIDIN, Kamis, 25 Januari 2018.

Sehingga menurut Saiful, tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan yang bersifat liar dilakukan sekolah kepada siswanya. Kemudian menurut Saiful, para calon gubernur pun tidak boleh mengklaim bahwa sekolah gratis adalah program milik mereka tanpa ada perbaikan atau pembeda dari sebelumnya.

“Sekolah yang masih melakukan pungutan liar terhadap siswanya bisa diusut, dan oknum yang terlibat didalamnya bisa ditindak tegas. Sehingga tidak perlu takut untuk melaporkan atau mengadukan jika terjadi hal tersebut di sekolah. Kemudian untuk para calon gubernur, sebenarnya tidak perlu janji-janji seperti itu karena memang tanpa dijanjikan pun program itu sudah ada, jangan sampai ini hanya menjadi klaim untuk mendulang suara di pemilu nanti,” tambah anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS ini.

Namun secara fakta di lapangan, sebenarnya untuk saat ini belum ada sekolah yang benar-benar bisa dikatakan gratis. Setidaknya itulah yang dikatakan Pengamat Pendidikan Prof. DR. H. Abdullah Idi, M.ED tentang program sekolah gratis. Menurut dia, yang dilakukan pemerintah saat ini baru bersifat kontribusi pendidikan.

“Secara substantif sebenarnya sifatnya kontribusi atau bantuan, karena tidak semua kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan di biayai oleh pemerintah, hanya SPP. Itu pun barang kali masih banyak yang belum tercover oleh dana sekolah gratis ini, sedangkan ongkos, baju, buku, dan lainnya masih belum bisa di handle,” jelas Abdullah Idi.

Apapun nama programnya, pendidikan haruslah menjadi prioritas dan bukan hanya segunakan sebagai alat pendulang populeritas. Menurut Guru Besar UIN Raden Fatah  kelahiran Desa Sempan, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung ini, masyarakat kedepannya memerlukan bantuan yang lebih optimal dan bukan hanya bantuan talangan SPP yang itupun tidak tercover merata.

“Kalau hanya sekolah gratis, jaman Pak Alex sudah ada. Tinggal kini, para calon harus bisa menampilkan nuansa baru yang lebih baik tentunya, pembeda dari program sebelumnya,” jelas profesor penulis buku ; “Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan” ini

Menurut dia, para pemimpin kelak haruslah serius mengurus di sektor pendidikan ini. Perlu banyak evaluasi yang dilakukan jika memang ingin mewujudkan program sekolah yang baik. “Memperhatikan, mengevalusi kelemahan-kelemahan program sebelumnya itulah yang harusnya jadi perhatian. Perlu data sekarang, berapa angka putus sekolah, angka pengangguran, pendapatan, kemudian sudah berapa lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Sehingga otomatis orang senang dan ingin anaknya sekolah senang sekolah karena dijanjikan masa depan yang bagus. Harus berdasarkan data-data yang akurat,”  jelas  mantan Direktur Program Pasca sarjana (PPs) UIN Raden Fatah Palembang.

Perihal isu janji bahkan klaim program pendidikan oleh para calon gubernur, Abdullah Idi menjelaskan bahwasannya hal ini kembali lagi kesadaran berpolitik masyarakat. Menurut dia, masyarakat Sumsel haruslah bisa menilai program mana dan siapa yang paling realistis untuk bisa diterapkan.

“Pembangunan itukan bukan hanya pada fisik atau insprastruktur, pendidikan memang jadi isu penting, namun masyarakatlah yang menentukan mana yang rasional mana yang tidak rasional. Sehingga tidak tertipu oleh janj-janji yang ditengah jalan hilang kabarnya,” pungkas Abdullah Idi.

Bagi yang suka berbohong, ingat firman Allah Swt dalam Surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, “ sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pembohong”.

Sementara itu, Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya mengenai pembohong sebagai ciri-ciri orang munafik. ”Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (H.R. Bukhari dan Muslim).[]Aspani Yasland