Rame-rame Tolak Niat AS Pindahkan Kedubes ke Yerusalem : Politik Hancurkan Palestina
JAKARTA, AsSAJIDIN.COm – Liga Negara Arab akan mengadakan pertemuan Selasa (5/12/2017) hari ini untuk menyikapi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memindahkan Kedutaan AS di Israel, dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Kantor Berita Al Jazeera menyebutkan Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas juga meminta Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Dewan Kerjasama Teluk melakukan pertemuan yang sama.
“Jika Presiden AS Donald Trump melanjutkan rencananya dia akan mengancam seluruh wilayah dan membahayakan kepentingan AS di sana,” kata Penasehat Abbas, Nabil Shaath seperti dilaporkan Al Jazeera, dikutip dari detik.com.
Kebijakan Presiden Trump dianggap kontroversial karena akan membalikkan konsesi internasional atas Yerusalem. Sebagian kota ini dikuasi oleh Israel sejak perang tahun 1967. Palestina menguasai kawasan Yerusalem Timur dan Israel kawasan barat. Jika relokasi Kedutaan Besar AS dilakukan negara tersebut hanya mengakui satu negara, Israel, sebagai penguasa Yerusalem.
“Ini langkah yang berbahaya,” ucap Direktur Civic Coalition for Palestinian Rights ini Jerusalem.
Pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem ini, menurut New York Times, menjadi salah satu janji kampanye Trump. Beberapa calon presiden AS pernah mengumbar janji semacam itu namun ketika terpilih mereka memutuskan untuk menundanya hingga jabatan presiden berakhir. Presiden Bill Clinton, misalnya, pada 1995 memberlakukan Jerusalem Embassy Act.
Sejak 1950 Kota Yerusalem telah menjadi Ibukota Israel tetapi secara administratif, kebijakan AS tak pernah mengakuinya.
Beberapa pengamat menilai Yerusalem adalah isu paling sensitif di dunia apalagi pihak AS tidak pernah membicarakan masalah ini kepada pemimpin negara-negara Arab. Kebijakan Trump dalam janji kampanyenya penuh dengan risiko. Sensitivitas Yerusalem juga menjamah wilayah sekitar di Timur Tengah.
“The devil is in the details, jika tidak diumumkan secara patut maka akan menjauhkan dari resolusi atas isu yang terjadi di sana,” ucap mantan Duta Besar AS di masa Presiden Bill Clinton, Martin S. Indyk kepada New York Times.
Walau Trump menunda pengumuman hingga Rabu esok, Wakil Presiden Mike Pence menyebutkan bahwa rencana pemindahan itu terus didalami dengan seksama. Pernyataan Pence ini dianggap sebagai ‘blackmail campaign’ oleh sejumlah pengamat di Timur Tengah. Khalil Shahee, analis yang berada di Ramallah, menganggap pernyataan Pence merupakan upaya menghancurkan Palestina sebagai negara merdeka.(*)
