BERITA TERKINIMOZAIK ISLAMPENDIDIKAN

Kemenag Susun Kode Etik Dakwah Elektronik, Ini Aturannya

JAKARTA, AsSAJIDIN.Com – Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama saat ini sedang menyusun kode etik siaran dakwah di media elektronik. Kode etik ini diharapkan menjadi panduan berdakwah di media elektronik sesuai nilai Islam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini program sudah cukup lama, kami ingin memberikan pedoman agar mereka santun dalam menyampaikan kata-kata dan mengeluarkan ucapannya,” ucap Direktur Penerangan Agama Islam, Khoiruddin, dikutip dari dream.co.

Selain santun, kode etik dakwah diharapkan juga dapat memberikan materi dakwah yang toleran dan tidak menyinggung golongan dan keyakinan lain.

Khoiruddin menuturkan, kode etik ini telah direncanakan sejak 2016. Rencana ini berawal dari permintaan masyarakat adanya penyiaran dakwah yang sejuk dan sesuai ajaran islam yang rahmatin lil alami dan tidak menyimpang dari Al hadist.

Lihat Juga :  Waktu Mustajab Berdoa di Bulan Puasa yang Sering Terabaikan karena Siaran TV

Hanya saja, Kementerian Agama secara bertahap menyosialisasikan kepada masyarakat. “Agar tidak terjadi hentakan yang tinggi,” ucap dia dikutip dari dream.co.id.

Pembahasan kode etik ini melibatkan sejumlah lembaga. Antara lain organisasi kemasyarakatan, Kominfo, MUI, Nahdlatul Ulama, serta Muhammadiyah.

Laman Kementerian Agama menyebut etika dakwah ini mengatur empat pilar utama dai, antara lain, keharusan memahami Alquran dan Alhadis, wawasan kebangsaan mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Sebaliknya, pendakwah tidak diperkenankan berasal dari kelompok paham dan aliran bermasalah. Dai juga bukan dari golongan penyeru kekerasan yang mengatasnamakan agama dan berideologi yang ingin mengganti asas bernegara.

Kode etik dai juga mengatur adab berdakwah, antara lain, dai harus mampu membaca Alquran dan Hadis dengan baik; tidak menafsirkan ayat atau hadis dengan penjelasan yang tidak pantas; serta tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan keji.

Lihat Juga :  Pejabat dan Mantan Pejabat Bersama Warga Mengadu ke DPRD Sumsel Pasal Sengketa Lahan

Dai juga tidak menyampaikan materi yang mengandung unsur kebencian kepada kelompok lain, serta tidak bermuatan kebohongan. Dai harus lebih kreatif dalam pengambilan diksi atau kosa kata.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close