NASIONAL

Belum pada Tahu? Begini Aturan Baru Transportasi Online

 

JAKARTA, AsSAJIDIN.Com —  Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan baru terkait transportasi online. Isi peraturan ini merupakan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
Terdapat 9 hal yang diatur pada revisi PM No. 26/2017 tersebut. Mulai dari aturan mengenai penetapan biaya hingga pembatasan operasional transportasi online berdasarkan wilayah.
Kementerian Perhubungan menyerahkan sebagian kewenangan pengaturan transportasi online ini ke pemerintah provinsi.
Sejak peraturan lama dibatalkan oleh MA pada September lalu, belum ada pengaturan soal angkutan online ini. Peraturan ini sendiri baru akan efektif berlaku pada 1 November 2017 mendatang.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan aturan ini akan semakin membantu para pengemudi dalam berusaha.
“Ya sebenernya dengan koperasi itu jadi sangat simpel sekali ya, pendaftaran juga dapat dilakukan kapan saja,” ucap Budi Karya.
Selain poin diatas, pemerintah juga memiliki poin aturan lainnya yaitu tarif transportasi online harus terukur dengan adanya agrometer taksi. Selain itu ditentukan  tarif batas atas-bawah sehingga konsumen dijamin tidak akan mengalami tarif kemahalan. Dalam peraturan itu juga diatur wilayah operasi, kuota, bukti kepemilikan kendaraan, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button