BERITA TERKINI

Pantesan Lama Bikin E-KTP, Ini Penyebabnya …

 

PALEMBANG, AsSAJIDIN.Com — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)  Palembang mulai mendistribusikan pencetakan 4.000 blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) di seluruh kecamatan yang  ada di Palembang.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap penyelesaian KTP-el di Palembang yang memakan waktu lama.  “Hari ini pencetakan E-KTP sudah bisa dilakukan di 16 kecamatan. Sebenarnya perekaman sudah mulai dilakukan di 2016 lalu,  tapi karena keterbatasan blangko jadi lama. Sekarang kita akan mengefektifkan perekaman ini. Untuk hari ini empat kecamatan dulu yakni Kertapati, SU II, untuk Ilir ada di AAL dan Sukarame,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, Selasa (5/9).

Menurutnya untuk di Palembang sendiri, saat ini kebutuhan untuk blangko E-KTP ini sebanyak 100 ribu blanko lagi. Yang mana diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mendistribusikan setidaknya 20 ribu keping E-KTP untuk Palembang.

Terkait ini, menurut Sulaiman, keterbatasan dan kebutuhan blangko ini sudah diajukan ke Kemendagri. Sedangkan untuk pencetakan yang akan dilakukan di setiap kecamatan ini hanya untuk pembuatan E-KTP yang baru, sedangkan untuk E-KTP yang kehilangan, kerusakan dan perpindahan alamat masih diurus di Kantor Disdukcapil.

Lihat Juga :  Arab Saudi Tetapkan Wukuf Arafah 20 Agustus, Indonesia Tetapkan Idul Adha 22 Agustus

“Persiapan blangkonya masih kurang, sekitar 20 ribu, dan yang ada baru 4 ribu. Jadi kita prioritaskan untuk yang pembuatan E-KTP yang baru dulu,” imbuhnya.

Ia menambahkan, ini sesuai dengan instruksi walikota yang telah berkoordinasi dengan Kemendagri. Dimana kemungkinan besar  pada November mendatang kebutuhan blangko yang kurang akan dilengkapi oleh Kemendagri.

“Masyarakat bisa melihat sendiri pencetakannya kalau dilakukan di kecamatan. Selain itu, dihimbau ke camat dan lurah agar E KTP yang sudah jadi itu langsung di salurkan. Jadi, selama ini bukan tidak merespons atau melayani masyarakat. Baru di Palembang pencetakan seperti ini dilakukan. Dan untuk, kecamatan baru masih akan menginduk ke kecamatan lama, mungkin 2018 baru mandiri,” pungkasnya.

Sementara, Camat Seberang Ulu (SU) I, Novran menambahkan, di kawasan SU I kebutuhan pencetakan KTP-el mencapai 6 ribu blangko. Total itu digabung dengan kebutuhan Kecamatan Jakabaring yang baru dipecah. “Tapi masyarakat Kecamatan Jakabaring tidak perlu takut yang walaupun pencetakannya dilakukan di SU I tapi alamatnya tetap tercetak di Jakabaring,” tukasnya.

Sedangkan untuk Surat Keterangan (Suket) bagi masyarakat yang kehilangan, atau KTP nya rusak, pihaknya baru bisa mengeluarkannya kalau sudah ada dari Capil. Dimana dalam satu hari perekaman KTP-el mencapai 10-20 perhari.  “Target sudah harus melakukan perekaman bukan hanya di camat tapi dikantor lurah door to door. Dari capil membantu melakukan perekaman di lapangan. Kami tekankan, disini itu gratis tidak ada biaya. Terus dipantau disiapkan kotak pengaduan mengenai kependudukan karena ini kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Lihat Juga :  Begini Cara Rasulullah Menjaga Kesehatan Diri

Sementara itu, Kabid pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Palembang, Robertus Edison Hendri menuturkan, pencetakan KTP-el baru di 16 kecamatan teknis sudah dilakukan pengkondisian. Nanti disiapkannya untuk 18 kecamatan.

“Untuk mengetahui KTP sudah tercetak dicek status NIK. Kunci pada E-KTP masyarakat hanya boleh satu NIK seumur hidup jika tidak akan terkendala dalam pencetakan. Pencetakan KTP meminimalisir NIK ganda, nah kalau sudah terlanjur ada NIK ganda tidak bisa lagi dicetak,” tuturnya.

Dijelaskannya, terdata ada 44 ribu Print Ready Record (PRR), dari total 20 ribu pendistribusian dari Kemendagri, sudah ada 16 ribu sudah dicetak dan 4 ribu ini dibagikan ke setiap kecamatan. “Kami mengimbau warga bersabar, ketika masyarakat meminta pencetakan karena hilang, rusak dan perubahan alamat akan diganti surat pengganti dengan masa berlaku 6 bulan. Sebab blangko yang ada saat ini, prioritas PRR mengingat kondisi,” pungkasnya.(*)

Penulis: Ria Amelia

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close